Bandung, [04 Desember 2025] – Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat serius mendorong perluasan cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal, termasuk pekerja platform atau pekerja online seperti ojek online (ojol). Upaya ini diwujudkan melalui inisiasi pembentukan wadah Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI) di tingkat daerah.
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan PD FSP KEP SPSI, BPJS Ketenagakerjaan, dan Komite Pekerja Platform, isu strategis perlindungan pekerja informal menjadi fokus utama.
Fokus pada Pekerja Platform dan Informal
Edi Suherdi selaku Sekretaris dari PD FSP KEP SPSI Jawa Barat, memperkenalkan lembaga-lembaga di bawah naungan organisasi serikat pekerja ini. Ia secara khusus menyoroti pentingnya memastikan adanya manfaat jaminan sosial bagi pekerja platform, yang kepentingannya perlu diakomodasi. “Program ini harus memberikan manfaat nyata bagi Pimpinan Cabang dalam menjangkau dan melindungi pekerja informal dan pekerja platform,” tegas Edi.
Menanggapi hal ini, Tomjon Penata Senior Kepesertaan Kanwil Jawa Barat dari BPJS Ketenagakerjaan mengumumkan rencana pembentukan Perisai PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat. Wadah ini akan bertugas mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan serta memonitoring pelaksanaannya ke agen-agen di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
Tantangan Program BPU dan Solusi Sentralisasi
Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja informal. Ira Laila Budiman, S.E,. M.M menyampaikan bahwa penyatuan semua sektor Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) ke dalam satu program telah menjadi hambatan.
”Awalnya, program ini menjadi pintu masuk bagi serikat pekerja untuk berserikat dan membantu peningkatan Jaminan Sosial. Dengan dijadikannya satu program, hal ini menjadi kendala,” jelas Ira. Ia lantas mendorong agar segera dibentuk wadah Perisai di tingkat Kabupaten/Kota dan dibuatkan sentralisasi kordinasi kepada Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat untuk mempermudah pergerakan.
Tanggapan BPJS Ketenagakerjaan dan Aspirasi Ojol
Terkait proses administratif, Alfian Wakil Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat memastikan bahwa semua kelengkapan pembuatan wadah Perisai akan diurus secara saksama. Hal ini penting untuk memperlancar proses approval dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan.
Waheda Rahma sebagai account refpresentative khusus di kacab Bandung Suci menyampaikan juga keterkaitan tentang administrasi yang di tempuh demi cepatnya tercapai atau terbentuk wadah Perisai yang dinaungi dan di sentralisasi dari Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten-Kota di Jawa Barat.
Wita dari Komite Pekerja Platform juga menyampaikan keluhan yang selama ini menjadi keluhan klaim kecelakan kerja yang rumit dari keterangan Aplikator yang tak kunjung ada kepastian dengan alasan sim tidak aktif.
Alfian menegaskan bahwa klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tidak ada keterkaitan dengan sim atau administrasi yang brhubungan dengan kendaraan. “yang penting orangnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kami akan menanggung segalanya ketika berbicara kepesertaan” tegas nya.
Sementara itu, Deni Arief sebagai account refpresentative khusus di kacab Bandung Suci menyampaikan aspirasi krusial dari rekan-rekan pekerja online (ojol), khususnya mengenai keberadaan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi mereka. Hal ini menggarisbawahi pentingnya program yang komprehensif bagi pekerja platform.
Di akhir sesi, Adi Putra menanyakan secara langsung mengenai lama waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan wadah Perisai, menunjukkan urgensi para pekerja agar program perlindungan ini dapat segera terealisasi. dan langsung dijawab oleh Aztriana Novitasari Kabid Kepesertaan KSA BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci dapat langsung di proses di hari yang sama setelah adanya approval dari Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat.
Audiensi ini di akhiri dengan sesi Foto bersama.
Red – Betz11
